Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan perlakuan yang tidak adil bagi pekerja, karena kontrak kerja waktu tertentu cenderung tidak memberikan jaminan perlindungan dan jaminan sosial yang cukup. Selain itu, pembatasan perpanjangan kontrak kerja tidak diatur secara tegas, sehingga bisa menimbulkan praktik pengangkatan kembali pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu secara terus-menerus tanpa memberikan kepastian akan masa depan mereka.
Selain itu, banyak yang merasa bahwa UU Cipta Kerja memberikan keuntungan yang berlebihan bagi investor asing. Hal ini terlihat dari peningkatan batas maksimum kepemilikan saham asing dalam perusahaan domestik dari 49% menjadi 100%. Peningkatan ini berpotensi membahayakan kedaulatan ekonomi negara dan memperkuat ketergantungan Indonesia pada investor asing.
Pemerintah juga memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor asing dengan memberikan berbagai insentif, seperti pemotongan pajak dan perizinan yang lebih mudah. Namun, beberapa pihak menilai bahwa insentif tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh negara, dan justru merugikan rakyat dengan mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor tersebut.
Kritik lain terhadap UU Cipta Kerja adalah soal penghapusan beberapa regulasi yang dianggap penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti regulasi tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai melemahkan sistem pengawasan terhadap perusahaan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
Secara keseluruhan, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan kontroversi dari berbagai kalangan. Meskipun pemerintah berpendapat bahwa undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, tetapi banyak pihak yang merasa bahwa undang-undang ini tidak memihak kepada kepentingan rakyat, melainkan justru memberikan keuntungan yang berlebihan bagi pengusaha dan investor asing. Selain itu, perubahan signifikan dalam ketentuan perburuhan juga dianggap dapat memberikan perlakuan yang tidak adil bagi pekerja, dan melemahkan jaminan sosial yang seharusnya diberikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam UU Cipta Kerja yang perlu diatasi agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi pengusaha dan investor asing. Perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi.
Selain itu, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan perlu ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat dan pekerja. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Dalam mengambil kebijakan ekonomi, pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, dan tidak mengorbankan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Reformasi ekonomi harus dilakukan secara adil dan seimbang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.
0 Komentar